Informasi Virtual untuk Kepatuhan Pajak

41
Foto Ilustrasi

Pemerintah India menerapkan data informasi virtual untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Mulai Agustus 2017, pemerintah India menerapkan kebijakan pengumpulan data informasi virtual untuk keperluan perpajakan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan terbesar di negara dengan populasi terpadat kedua di dunia ini untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menambah jumlah wajib pajak (WP) secara signifikan.

Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India tercatat 17 persen. Rasio pajak ini lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia yang mencapai 25 persen.

Dengan berlakunya kebijakan baru tersebut, otoritas setempat dapat menghimpun informasi virtual baik dari sumber-sumber tradisional seperti perbankan maupun media sosial (medsos). Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.

“Big data”

Informasi virtual yang terintegrasi dalam sistem big data dapat membantu aparat dalam mempelajari kesesuaian pola belanja WP dengan laporan pendapatan. Otoritas pajak dapat mengetahui WP yang membayar pajak dengan jumlah relatif kecil tapi memiliki pola konsumsi atau membelanjakan uang dalam jumlah besar. Penerapan big data juga membantu mengungkap praktik penghindaran pajak yang mungkin tidak terlacak tanpa bantuan teknologi.

Basis data biometrik ini merupakan bagian dari proyek besar yakni Project Insight. Pengembangan proyek prestisius yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar rupee atau 156 juta dollar AS ini ditujukan untuk memperbaiki kebijakan pajak guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak. Metode analisis data yang diterapkan lewat sistem ini diyakini banyak kalangan sebagai model masa depan yang tepat bagi administrasi pajak di seluruh dunia.Selain itu, analisis data juga dapat mengurangi tatap muka WP dengan fiskus.

Selama tahap pertama pengoperasian proyek ini, semua data yang telah ada seperti jumlah pengeluaran kartu kredit, deposito, hingga pembelian secara tunai akan dipindahkan ke sistem baru. Adapun proses pelaporan pajak dilakukan melalui surat pos maupun surat elektronik tanpa ada tatap muka dengan petugas pajak. Di tahap pertama, pemerintah menargetkan tingkat kepatuhan pajak meningkat sekitar 30–40 persen. Tahap kedua akan berlangsung Desember 2017.

Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.-Novita Hifni

LEAVE A REPLY