Keyakinan pada Teknologi Informasi

50

 

Tax Knowledge Base (TKB) adalah aplikasi berbasis Android yang dibuat agar petugas pajak dapat memberikan keseragaman pemahaman peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

Masih teringat di benak Account Representative (AR) Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Imas Putri Sundari, sibuknya melayani peserta program Amnesti Pajak pada 2016 lalu. Antrean Wajib Pajak (WP) yang mengular menjadi pemandangan biasa sejak subuh hingga petang. Maklum, saat itu banyak WP yang antusias mengikuti Amnesti Pajak, tapi belum paham betul mekanismenya. Untungnya, saat itu DJP memiliki aplikasi Tax Knowledge Base (TKB), aplikasi berbasis Android yang dirancang agar petugas pajak dapat memberikan keseragaman pemahaman peraturan kepada Wajib Pajak.

TKB adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyediakan informasi dan resume perpajakan secara lengkap. Dengan aplikasi itu, petugas pajak sangat dimudahkan dalam memberikan penjelasan secara utuh peraturan yang harus diketahui WP.

Menurut Imas, TKB menjadi faksi terpenting bagi AR yang bekerja di meja helpdesk. Sebab setiap pertanyaan WP harus dijawab secara lengkap dan senada. Hal ini penting, agar WP tak bingung.

“Dulu, Wajib Pajak sering mengeluhkan info yang diterima beda-beda,” kata Imas kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat DJP akhir November lalu.

Tak hanya di kantor. Aplikasi TKB mobile juga dapat mempermudah Imas untuk menyelesaikan pekerjaan di mana saja.

“Kalau urgent, di rumah saya fokus ke menu ‘Resume Perpapajakan’ di aplikasi TKB sebagai tugas utama saya,” jelas seksi Pemutakhiran TKB P2humas DJP periode 2012-2016 ini. Resume ini sebagai alat utama yang dipakai oleh agen Kring Pajak Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) dan pegawai pajak seluruh Indonesia.

Dan perkembangan salah satu teknologi DJP itu tak bisa lepas dari peran Kepala Seksi Pemutakhiran TKB, Mokh Solikhun. Melalui tangan dinginnyalah, TKB kian bertransformasi. Mulai dari TKB manual, TKB on-line versi desktop, hingga TKB mobile berbasis Android.

Di tahun 2011 tepatnya, ketika TKB masih berbasis web, layanan pengaduan hanya dapat diakses oleh Kring Pajak 15200, bukan oleh seluruh pegawai pajak.

Ditemui di ruangannya pada Senin sore (16/10), Ikhun, panggilan akrab Solikhun, berkisah, sejatinya TKB versi Android baru ia kembangkan saat ia menjabat pada tahun 2015. Sebelumnya, TKB versi on-line desktop telah dibangun dari tahun 2008 hingga 2011.

Pengembangan itu bukan tanpa sebab. Ia bersama tim melakukan sebuah survei yang menunjukkan masih banyaknya ketidakseragaman petugas pajak menyampaikan informasi perpajakan. Hal itu karena keterbatasan akses TKB di desktop kantor.

Ikhun pun segera menambah kapasitas server agar aplikasi berbasis web ini dapat diakses seluruh pegawai. Menu informasi diperlengkap, menjadi Peraturan Perpajakan, Tax Treaty, FAQ, Resume, Kurs Pajak, Formulir Pajak, Alamat Unit DJP, dan Knowledge Perpajakan. Sayangnya, berdasarkan survei yang dilakukan, tak semua pegawai memanfaatkan aplikasi TKB ini. Terbukti dengan masih adanya ketidakseragaman petugas pajak memberikan pengetahuan perpajakan.

Bak gayung bersambut, fakta di lapangan itu berujung pada sebuah Perdirjen Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan. Isinya, seluruh petugas helpdesk yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), wajib menggunakan aplikasi TKB.

Terintegrasi

Ide pengembangan teknologi informasi internal, terus dikembangkan. Bersama tim, pria yang pernah meraih penghargaan sebagai Pejabat Eselon IV terbaik di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tahun 2013 itu kembali meluncurkan aplikasi Helpdesk pada Mei 2017 lalu. Fungsinya pun kian canggih. Tak hanya menu peraturan saja, para petugas helpdesk dapat mencatat segala konsultasi Wajib Pajak dalam aplikasi, yang otomatis terintegrasi ke KPP, Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Kantor Pusat DJP.

“Petugas pajak dapat merekam keluhan, mencatat NPWP-nya, cetak ulang data konsultasi, dan cetak register. Semua tools-nya sudah ada pada aplikasi Helpdesk. Kepala KPP, kanwil semua bisa memantau kapan pun dan di mana saja,” jelas Ikhun. Dengan informasi yang terintegrasi, pengaduan yang paling populer akan menjadi tema penyuluhan. “Paling sering dikeluhkan Surat Pemberitahuan Pepajakan (SPT) online, e-faktur, dan pertanyaan kewajiban pajak,” tambahnya.

Ikhun mengatakan, kapasitas server dan bandwidth atau lebar cakupan frekuensi aplikasi ini cukup besar sehingga tak akan error, sekalipun diakses secara bersamaan oleh 48 ribu petugas yang mencatatkan keluhan. Aplikasi mobile TKB dan Helpdesk ini bisa berjalan pada platform Android v4.1 (Jelly Bean), dengan minimum processor CPU 1 GHz-1,5 GHz, memory RAM 1 GB. Untuk mengaksesnya, pegawai pajak dapat mengaktivasi melalui email, kemudian login ke Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) pegawai.

Dengan pengembangan teknologi terintegrasi ini, Ikhun mencatat, sudah terdapat 15.883 peraturan, 1.453 resume, 1.739 FAQ, 934 KMK nilai kurs pajak, Formulir pajak pada menu “Taxes”. Sedangkan, untuk menu Sharing and Knowledge” ada 33 konten modul galpot (Penggalian Potensi), 141 Risalah Putusan Pengadilan, 93 MoU, 149 worksheet, 73 tip dan trik, 600 info unit kerja, 118 bahan sosialisasi.

Mulai suka teknologi

Bidang teknologi, khususnya teknologi perpajakan, memang sudah tak asing bagi pria kelahiran Lumajang, 1 Febuari 1971 ini. Karier pertamanya dimulai di kantor Pajak Bumi Bangunan (PBB) Jakarta Utara sebagai operator konsul. Tugasnya memastikan komputer, aplikasi, database, hardware, software berjalan dengan baik.

Kemudian, menjabat sebagai Kasi Pengolahan Data dan Informasi  (PDI) KPP Tangerang Dua 2006, Kasi PDI KPP Pratama Jakarta Mataram 2007 hingga 2011, dan Kasi PDI KPP Tanjung Karang 2011-2015. Sekitar tahun 2013, Ikhun juga pernah dinobatkan DJP sebagai penulis makalah terbaik pertama tingkat nasional tahun 2013. Temanya, tentu tak jauh-jauh dari teknologi, yakni “Menggali Potensi Penerimaan Pajak Sektor Properti dengan Memanfaatkan Citra Satelit”.

Kecintaan Ikhun pada teknologi memang sudah dimulai sejak Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua orangtuanya, H. Achmad Baidlowi dan Hj. Djoemiyah sudah memfasilitasinya dengan Komputer Pentium generasi pertama, yang notabene masih jarang dimiliki oleh seusianya.

“Saya memang besar di Teknologi Informasi,” seloroh Ikhun.

Ketika masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), ia bahkan sering ke Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, untuk sekadar mencari rental komputer. Ia telah meyakini, masa depan DJP terletak dari kemampuan pengawasan berbasis teknologi.

“Sejak kuliah di STAN tahun 1993 saya sudah meyakini, teknologi terintegrasi akan memperkuat fungsi pengawasan. Kapan kita bisa memanfaatkan data, dan kapan kita bisa mengawasi Wajib Pajak,” jelas pria lulusan pascasarjana Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknik Bandung (ITB) ini.

“Petugas pajak dapat merekam keluhan, mencatat NPWP-nya, cetak ulang data konsultasi, dan cetak register. Tools-nya sudah ada di aplikasi Helpdesk.”

“Sejak kuliah di STAN tahun 1993 saya sudah meyakini, teknologi terintergasi akan memperkuat fungsi pengawasan. Kapan kita bisa memanfaatkan data, dan kapan kita bisa mengawasi Wajib Pajak.”- Aprilia Hariani

LEAVE A REPLY