Membangun Kedekatan dengan Pemangku Kepentingan

48

 

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, petugas pajak tak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan terkait di semua lapisan.

Keberhasilan pengumpulan pajak ditentukan oleh kemampuan para petugas dalam bekerja sama (sinergi) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sebagai ujung tombak penghimpun penerimaan pajak memiliki tugas yang tidak ringan dalam mewujudkan sinergi tersebut. Perlu model pendekatan dan koordinasi yang tepat agar komunikasi antarpemangku kepentingan bisa berjalan efektif dan sinergi berjalan dengan baik. Hal itulah beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan

Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan Robby Tampubolon menegaskan, membangun sinergi dengan semua unsur masyarakat harus dilakukan dengan hati dan penuh tanggung jawab sehingga masing-masing pihak bersedia aktif dan berkomitmen memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing.

“Kami membangun sistem koordinasi pemerintahan yang baik dengan semua stakeholder, tapi secara khusus dengan pemda. KPP Kembangan itu kalau mau berkantor di kantor walikota, kapan pun, apa yang mau diurus, bebas. Mau di kantor camat, ada tempat. Mau di kantor lurah, hari ini ada tempat, mau sosialisasi di RT, RW, ada tempat, didukung sama pemerintah daerah,” ucap Robby untuk menggambarkan betapa dekatnya pihaknya dengan jajaran pemerintah setempat.

Program bersama

Kedekatan tersebut terjadi karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk membuat program kerja bersama. Artinya, program-program kerja dia yang bisa dikerjasamakan selalu dikerjakan bersama sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme. Misalnya, ketika di lingkungan RT/RW banyak kegiatan, ketika sudah mengundang masa yang banyak, KPP Pratama Kembangan ikut masuk untuk menyampaikan sosialisasi perpajakan, Mulai dari evaluasi kepatuhan, proyeksi ekonomi daerah setempat. Pemda juga membantu KPP dalam mencari data Wajib Pajak yang belum jelas identitasnya.

Keberhasilan KPP Kembangan juga bisa dilihat saat program Amnesti Pajak (TA)  tahun lalu. Semua perangkat pemerintahan ikut aktif terlibat menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar ikut program tersebut.

“Waktu Amnesti Pajak, mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA,” tutur mantan Direktur Badan Intelijen Negara periode 2011-2015 ini.

Selain, dengan Pemda, KPP Pratama Kembangan juga bekerja sama dengan institusi perbankan. Salah satu bank BUMN yang digandeng KPP adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebab, menurut Robby, bank inilah yang selama ini concern membina UMKM dan nasabahnya terbilang patuh pajak. Saat ini, seiring dengan program Oke-Oce pada Pemerintah DKI, KPP dan BRI tengah menyiapkan sebuah konsep yang bisa dikerjasamakan antara perbankan, pajak dan Pemerintah DKI.

 “Sekarang gubernur baru ada program Oke-Oce. Ada 23 program, salah satunya adalah UMKM. Kami sudah masukkan agenda itu. BRI, saya, dengan camat. Teknisnya nanti mau kami godok, bagaimana caranya memfasilitasi mereka cepat NPWP-nya, mulai menjadi Wajib Pajak yang patuh, itu dipersiapkan. Jadi,  enggak ujug-ujug. Dari awal kami sudah masuk,” ujar Robby. Ia mengatakan pendekatan itu perlu dilakukan agar para pelaku usaha sudah mengenal pajak sejak awal. “Ciptakan dulu kondisi supaya mereka tidak melakukan yang salah. Kalau dari awal mereka sudah dibina, ke depannya akan baik. Karena setiap dia melakukan bisnis pasti dia ingat, ada pajaknya yang akan ditanya,” imbuhnya.

KPP Pratama Kembangan juga menjalin kerja sama yang baik dengan Wajib Pajak Badan mereka, terutama di daerah-daerah sentra bisnis. Berkat kerja sama yang baik, pelaku usaha, pengelola gedung pun mudah diakses. Lippo Mall Puri, misalnya, dengan sukarela malah menyediakan gedung mereka untuk kegiatan KPP.

Turun ke lapangan

Robby menegaskan, model kerja sama yang harus dibangun para pengambil kebijakan, implementasinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Pemimpin harus mau turun ke lapangan agar tahu permasalahan di lapangan dari akar-rumput.

“Pemimpin harus berpikir, ‘Ah, selama saya menjabat apa yang saya kasih ke rakyat’, itu kata kuncinya. Nah, bagaimana cara memberi ke rakyat itu. Kalau perspektif pajak, kan, mengambil dulu ke negara, baru nanti secara sistem keluar melalui anggaran pemerintahan, kementerian lembaga, atau melalui APBD, dan lain-lain. Jadi semakin patuh, Wajib Pajak-nya juga itu berkontribusi ke sana. Patuh itu bukan hanya patuh lapor, tapi juga patuh bayar juga. Patuh daftar, patuh lapor, patuh bayar. Tiga tiganya ini harus di-maintenance.”

Cara merawatnya, Robby mendorong jajarannya melakukan pemetaan. Mulai dari RT-RW, desa/kelurahan, hingga kecamatan. Setiap pegawai yang bertanggung jawab di suatu wilayah harus tahu betul profil Wajib Pajak mereka. Yang tak kalah penting adalah memelihara konsistensi dari program-program yang sudah dilakukan. Hal inilah yang selama ini menurut Robby masih menjadi penghambat pada hampir semua institusi di Indonesia. Sesuai pengalamannya, banyak program-program yang sebenarnya sudah baik terpaksa harus mandek seiring pergantian pemimpin, alias tidak berkesinambungan. Masalah yang tak kalah penting adalah kedisiplinan. Disiplin, dalam berbagai hal, menurut Robby harus mulai dari pimpinan.

“Kalau kita sudah disiplin, mudah-mudahan harusnya terlaksana dengan baik. Dan urusan ini harus pimpinan yang menjadi contoh, jangan hanya omong,” tegas Robby.

Berbagai upaya tersebut terbukti berdampak positif bagi KPP Pratama Kembangan. Selain berbagai penghargaan dari Kantor Pusat karena penerimaan pajak selalu melebihi target, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja KPP pun meningkat drastis. Dilihat dari capaian jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) misalnya, dari hanya 53.631 lembar pada 2014, meningkat menjadi 196.704 lembar pada 2016. Penanganan Wajib Pajak berdasarkan Approweb pada 2014 baru mencapai 682 Wajib Pajak, dan menjadi 5.644 Wajib Pajak pada 2016 atau naik 354,25 persen. Data penyelesaian kasus berdasarkan Approweb pada 2014 ada 979 kasus yang bisa diselesaikan, dan menjadi 2.469 kasus bisa diselesaikan.

“Di sini itu semua sumber daya itu digunakan seoptimal mungkin untuk menjalankan semua aturan main. Nah, masalah hasil, itu tergantung kantong dan niat mereka bayar pajak. Tapi, kan, kalau ada potensi rata rata bayar,” pungkas Robby.

“Waktu Amnesti Pajak (TA), mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA” – Waluyo Hanjarwadi

LEAVE A REPLY