Menebak Kebijakan Pemerintah Pasca-Amnesti Pajak

315

Oleh: Harisman Isa Mohamad

Selesai sudah gebyar Amnesti Pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, atau selama kurun waktu sembilan bulan. Capaian yang diraih sangat luar biasa, terutama pada deklarasi harta dalam negeri, yakni mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun serta tambahan kurang lebih 48.000 Wajib Pajak (WP) baru.

MP Vol XXXIX Taxclopedia - Setelah TA - Gambar 1Namun, berdasarkan data di atas, harapan utama Amnesti Pajak untuk memperoleh dana segar dari repatriasi sepertinya tidak tercapai. Peserta amnesti yang merepatriasi hartanya hanya 10 persen dari total harta deklarasi yang mencapai Rp 4.788 triliun. Padahal, berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh lembaga survei ternama internasional seperti Mckinsey, potensi harta WP yang berada di luar negeri lebih dari Rp5.000 triliun. Analisis tersebut tak terlalu berbeda dengan data potensi milik Kementerian Keuangan, yang memperkirakan harta WP di luar negeri mencapai lebih dari Rp 3.650 triliun.

Pada tahun 2018 mendatang, kita akan menyambut era keterbukaan data bernama AEOI (Automatic Exchange of Information), di mana seluruh negara yang telah memenuhi syarat sebagai peserta AEOI akan secara otomatis bertukar data terkait transaksi ekonomi. Proses ini akan melibatkan para pelaku ekonomi dan keuangan di negaranya dan negara peserta AEOI, sehingga tidak ada lagi yang dapat disembunyikan atas data transaksi ekonomi dan keuangan oleh WP.

Dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menurut penulis, ada dua kebijakan besar yang akan diambil pemerintah pasca-Amnesti Pajak.

Pertama, mengoptimalkan penegakan hukum sesuai amanat Undang-Undang Pengampunan Pajak. Berikut petikan isi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 terkait hal ini.

BAB VIII

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

(1)      Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

(2)      Dalam hal:

  1. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
  2. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

 (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari pasal 18 ini bisa kita simpulkan bahwa pasca-Amnesti Pajak, DJP akan fokus pada dua jenis WP, yakni:

  1. WP yang sudah mengikuti Amnesti Pajak tetapi masih ada hartanya yang kurang dilaporkan dalam surat pernyataan harta, dan;
  2. WP yang tidak mengikuti Amnesti Pajak yang tentu saja hartanya belum dilaporkan sama sekali kepada negara melalui surat pernyataan harta.

Apa alat pemerintah dalam penegakan hukum ini? Yang pasti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi kerahasiaan perbankan atau keuangan yang melekat pada para nasabah keuangan dari WP. Aturan ini jelas akan mempermudah langkah DJP dalam penegakan hukum sekaligus penggalian potensi perpajakan. (Pada Rubrik “Taxclopedia” berikutnya, segala sesuatu yang terkait dengan PERPPU No. 1 tahun 2017 ini akan dibahas lebih gamblang.)

Kedua, kebijakan pemerintah berikutnya, yakni melanjutkan reformasi di bidang perpajakan.

Langkah yang paling mendesak adalah merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)—yang merupakan Tata Aturan Formal atau baku perpajakan di negara ini—dan juga Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang terkait tata aturan material perpajakan. Selanjutnya yakni melakukan reformasi di bidang organisasi, SDM, teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis yang terangkum dalam gambar di bawah ini:

MP Vol XXXIX Taxclopedia - Setelah TA - Gambar 2

Kesimpulannya, akan ada dua agenda besar yang segera dilakukan DJP pasca-Amnesti Pajak, yakni secara eksternal dan internal. Eksternal dilakukan dengan mengupayakan penegakan hukum sekaligus penggalian potensi, sedangkan secara internal yaitu melakukan perbaikan atau reformasi ke arah institusi DJP yang lebih baik lagi. Ini tentunya sesuai dengan jargon yang dicanangkan, “Menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

LEAVE A REPLY