Pajak Bertutur, Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045

160
Penulis : Harisman Isa Mohamad

 

Sebuah rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) pecah pada 11 Agustus lalu untuk sebuah kegiatan pendidikan serentak yang melibatkan 127.459 siswa aktif tingkat SD, SMP dan SMA serta mahasiswa perguruan tinggi. Pajak Bertutur, nama kegiatan ini, berlangsung dari Sabang sampai Merauke, melibatkan 2.182 sekolah dan perguruan tinggi.

Selain mendengarkan materi kesadaran pajak, permainan, dan kemasan acara menarik lainnya, peserta juga menyimak kuliah umum oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ber-teleconference dengan peserta di sebelas perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan edukasi dini perpajakan, atau meminjam istilah teknisnya Pajak Bertutur, pada 11 Agustus 2017 bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sisi penyelenggara pendidikan formal. Sekolah (SD, SMP, SMA) dan perguruan tinggi memberikan reaksi positif dengan menyambut penuh kegiatan Pajak Bertutur yang disampaikan oleh unit-unit kerja DJP yang tersebar pada kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak di 34 provinsi. Data yang penulis dapatkan secara langsung dari rekan-rekan pegawai DJP di kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak menguatkan pernyataan di atas.

Para tenaga pendidik, seperti guru berpartisipasi aktif dengan menyiapkan para peserta didiknya secara optimal pada saat berlangsungnya kegiatan pajak bertutur. Bahkan perguruan tinggi yang pada bulan Agustus memasuki masa libur pascaujian pertengahan semester pun menyambut kegiatan ini dengan memanggil mahasiswanya untuk hadir di kampus-kampus mereka. Terlihatlah sebuah awal yang bagus untuk kegiatan berikutnya yang bersifat rutin, bahwa nantinya pajak mendapatkan tempat di kalangan pendidik dan anak didik sebagai bagian inklusi materi pelajaran yang wajib diketahui dan dipelajari. Bahwa pajak telah memberikan kontribusi nyata atas peningkatan kualitas pendidikan di negara ini melalui sumbangsih besar pada APBN untuk penerimaan negara sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan atau proses pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan nonformal.

Hal lainnya dari respons positif tersebut adalah citra atau gambaran masyarakat pendidikan negara ini tentang pajak yang terlihat baik di mata mereka. Tidak adanya penolakan-penolakan sekolah milik pemerintah bahkan sekolah nonpemerintah menguatkan kesimpulan di atas. Anak-anak SD, SMP dan SMA sudah tidak memberikan citra negatif, seorang aparat pajak identik dengan seorang oknum aparat pajak yang populer saat itu, yakni Gayus. Atau berbagai jargon negatif lainnya terkait dengan istilah pajak ketika diperdengarkan di hadapan mereka yang identik dengan kata korupsi, kolusi dan beberapa citra negatif lainnya. Namun, untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang dikenal kritis bisa jadi beberapa citra negatif ini masih ada di benak mereka, meski jumlahnya relatif tidak banyak.

Sudut pandang kedua, dari sisi penyelenggara kegiatan Pajak Bertutur, yakni DJP. Kegiatan dengan jumlah partisipasi yang besar dan serentak menunjukkan tidak adanya resistensi atau penolakan dari kalangan masyarakat, khususnya kalangan pendidikan. Itu merupakan bekal positif dan memberikan semangat serta gairah baru bagi rekan-rekan pegawai DJP ketika nantinya diminta terjun langsung berhadapan dengan para siswa memberikan materi penyadaran pajak di semua jenjang pendidikan formal.

DJP pada dasarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mendekat dengan dunia pendidikan seperti melaksanakan tax goes to school, high school tax roadshow hingga berbagai kegiatan lainnya yang dekat dengan pelajar. Bahkan, untuk perguruan tinggi, DJP membentuk wadah Tax Center. Namun kegiatan ini dinilai belum terlalu berhasil karena sifatnya yang hanya temporary dan tidak masif. Maka kegiatan Pajak Bertutur bisa dikatakan sebuah terobosan yang signifikan untuk mengatasi problematika penerimaan sektor pajak yang tidak kunjung tercapai dari tahun ke tahun. Tax ratio yang rendah, perilaku masyarakat yang cenderung terus menghindari pajak, adalah sebagian contoh problematika yang tak kunjung bisa diselesaikan.

Tentunya momen yang demikian baik ini jangan sampai menjadi berantakan, misalnya oleh kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan program kesadaran pajak secara dini ini. DJP harus belajar banyak dari institusi pemerintah lainnya yang sudah memulai edukasi sejak dini, di antaranya adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Prestasi-prestasi yang diraih DJP harus menjadi trending topic di tengah masyarakat dan kalangan pendidikan untuk terus menimbun citra positif di mata mereka. Di sisi lain, jangan sampai terulang peristiwa negatif yang melibatkan oknum pajak yang tentu saja akan membuat program ini berjalan stagnan karena munculnya reaksi negatif dari kalangan dunia pendidikan. Ini yang harus dijaga bersama oleh seluruh pimpinan DJP dan pegawai DJP yang tersebar di Indonesia.

Bukan tugas ringan tentunya, tetapi menjadi orang optimistis tentu lebih baik daripada menjadi orang yang pesimistis. Orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap peluang yang muncul dalam kehidupannya. Orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan yang muncul dalam kehidupannya. Orang pesimistis selamanya akan menjadi pecundang, sedangkan orang optimistis selamanya akan jadi pemenang.

Maka, tahun 2045 tepat 100 tahun kemerdekaan Republik ini, bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa dan negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta kesuksesan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya yang tentu saja edukasi kesadaran pajak secara dini memiliki andil dalam mewujudkan Indonesia Emas. Semoga!

LEAVE A REPLY