PINA: Langkah Taktis Pembiayaan Investasi

366

Lewat Skema pembiayaan investasi yang bersumber dari badan usaha, pembangunan proyek-proyek strategis dapat terus berjalan.

Pembiayaan pembangunan dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif seperti sekarang ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah taktis dan harus lebih fokus pada prioritas penggunaan anggaran. Salah satu langkah terobosan yang ditempuh pemerintah baru-baru ini adalah melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan, Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Pungky Sumadi menjelaskan PINA merupakan suatu mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas dengan sumber pendanaan dari luar anggaran pemerintah yang pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Menurutnya, model pembiayaan ini adalah kelanjutan dari skema Public Private Partnership (PPP) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ada sebelumnya.

“Bedanya kalau dulu masih ada penyertaan modal negara, sedangkan di skema PINA ini anggaran pemerintah betul-betul nol atau murni bersumber dari badan usaha,” kata Pungky kepada Majalah Pajak di Gedung Bappenas, Jumat (17/2).

Kelayakan komersial

Ia memaparkan, proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki empat kriteria, yakni mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan (seperti sudah memiliki kajian dan rencana pendanaan).

Adapun yang menjadi fokus investasi di skema pembiayaan ini mencakup dua kategori, yakni konektivitas dan energi. Pada aspek konektivitas, investasinya meliputi jalan tol, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api. Sedangkan aspek energi meliputi investasi pada infrastruktur perminyakan, infrastruktur batu bara, jaringan pipa gas, dan pembangkit listrik.

“Setiap badan usaha dituntut harus untung. Jadi, proyek yang ditawarkan juga tentu harus punya kelayakan komersial,” imbuhnya.

Di 2017 ini pemerintah telah memulai pembangunan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun dengan skema PINA. Dari keseluruhan ruas jalan raya bebas hambatan tersebut, 5 di antaranya adalah Tol Trans Jawa. Investasi di sektor infrastruktur ini melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun.

Munculnya skema baru PINA bermula dari rapat terbatas yang digelar Presiden Jokowi pada 16 Februari 2015 di Istana Bogor. Pertemuan itu antara lain menyoroti beberapa lembaga yang memiliki dana besar dan memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Selanjutnya dalam rapat terbatas pada 12 Agustus 2016, Presiden Jokowi menekankan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk lebih mendorong peran badan usaha dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN.

 

LEAVE A REPLY