PP 36 2017 Pasca-Amnesti Pajak: Ancaman dengan Jaminan Kepastian Hukum

180
Gbr: Ilustrasi

Penulis: Harisman Isa Mohamad

 

Gegap gempita Amnesti Pajak sudah berakhir. Namun, setelahnya, ada dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 yang membutuhkan kepastian hukum kepada para peserta amnesti pajak maupun bukan peserta. Pasal itu adalah Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13

Ayat (1) menyebutkan, Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri mengenai:

Realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

Ayat (4), Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

Terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (5), Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Ayat (1), Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ayat (3), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (4), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sehingga dapat penulis klasifikasikan atau kategorisasi Wajib Pajak menjadi tiga (3) jenis :

 

No Kategori WP Perlakuan Perpajakan Batas Waktu penetapan
1. Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan Tidak ada
2. Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Tidak ada.
3. Bukan amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan 3 tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d 30 Juni 2019)

 

 

Untuk WP Peserta TA kategori I dapat diperinci sebagai berikut:

  1. ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
  2. tidak benar dalam mengungkapkan Harta dalam SPT terakhir
  3. diterbitkan Surat Pembetulan Sket yang berisi penyesuaian nilai Harta.

Sedangkan, untuk WP Peserta TA kategori II diperinci sebagai berikut:

  1. tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun
  2. mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun.

Dan bagi WP yang memilih tidak mengikuti program TA apabila ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka juga terkena aturan dari PP No. 36 ini.

PP No. 36 ini tidak akan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah PTKP atau memiliki Harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah sebagai wujud keberpihakan dari pemerintah.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak berupa Harta yang dianggap Penghasilan:

Kategori Wajib Pajak Terkait dengan pelaporan harta Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Final
Wajib Pajak Peserta TA Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun Harta Bersih tambahan dalam SKET WP Badan = 25%

WP OP = 30%

WP Tertentu *) = 12,5%

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh

Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
Wajib Pajak Bukan Peserta TA Belum lapor Harta dalam SPT (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

 

*) Penilaian DJP atas harta yang belum/kurang lapor baik dalam SPH untuk WP peserta TA maupun dalam SPT untuk WP bukan peserta TA:

  1. Harta berupa kas dan setara kas = Nilai Nominal
  2. Harta berupa selain kas dan setara kas = berdasarkan prinsip umum penilaian seperti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni NJOP/NJKB, bila penilaian yang ditetapkan pemerintah tidak tersedia maka nilai yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian.

*) WP Tertentu adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 4,8 Miliar;

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta seperti karyawan; atau

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan ketentuan:

  1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp. 632 juta;
  2. jumlah bruto penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar yang bersumber gabungan:

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Contoh:

Tuan Tukinno merupakan pengusaha katering, pada tahun 2015, Tukinno hanya menerima penghasilan berupa:

Penghasilan usaha katering sebesar Rp. 2 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final (PP 46);penghasilan sebagai pelawak di televisi sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat tidak final.

Maka, penghasilan bruto Tuan Tukinno adalah Rp. 2,5 miliar, mengingat Tuan Tukinno menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun 2015, maka tarif yang berlaku bagi Tuan Tukinno sebesar 12,5%.

Dari paparan di atas maka penulis memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak secara sadar dan telah mengisi SPH dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dikeluarkannya aturan ini. Sebab, aturan ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak bila di kemudian hari terdapat adanya perbedaan laporan atas harta atau tidak dapat mengalihkan hartanya ke dalam negeri akan dikenakan tarif pajak beserta sanksinya sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak dan PP No. 36 ini.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

LEAVE A REPLY