Connect with us

Breaking News

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Ruruh Handayani

Published

on

 

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus BudimanRuruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kuartal I 2024, Pegadaian Catat Laba Rp 1,4 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.Pegadaian

PT Pegadaian mencatatkan kinerja positif pada periode tiga bulan pertama di Tahun 2024. Dimana tercatat terjadi pertumbuhan aset sebesar 14,3 persen year on year (yoy) dari Rp 76,1 triliun naik menjadi Rp 87 triliun.

Kemudian Outstanding Loan (OSL) Gross tumbuh sebesar 17,0 persen yoy dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp 71,6 triliun. Sementara itu Laba Bersih tumbuh sebesar 33,2 persen dari Rp 1 triliun menjadi Rp 1,4 triliun.

Pertumbuhan kinerja Perusahaan turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 9,3 persen dari 22,4 juta nasabah di Maret 2023 menjadi 24,4 juta nasabah di Maret 2024 dan penyaluran pinjaman (omzet) pembiayaan tumbuh 10,7 persen dari Rp 49,4 triliun naik menjadi Rp 54,7 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut turut dihasilkan dari kinerja Holding Ultra Mikro. Menurutnya, kinerja memuaskan tersebut merupakan kado indah untuk Pegadaian yang telah genap berusia 123 Tahun.

“Selain transformasi yang dijalankan, konsistensi yang dilakukan, tentu pencapaian ini tidak luput dari holding BUMN Ultra Mikro yang berhasil mendorong bisnis pembiayaan mikro melalui produk gadai dan investasi lewat produk non-gadai.  Bersama BRI dan PNM, Pegadaian berkomitmen untuk mengembangkan UMKM, salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah,” ungkapnya di Jakarta, dikutip Majalah Pajak pada Jumat (26/04).

Lalu, pembiayaan KUR Syariah Pegadaian juga mencetak kinerja cemerlang sebesar 303,9 persen menjadi Rp 2,9 triliun di kuartal I Tahun 2024 dari sebelumnya Rp 710 miliar di kuartal I Tahun 2023.

Sementara itu, dari sisi rasio keuangan tercatat bahwa Pegadaian dinilai semakin sehat dengan adanya penurunan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dari 1,37 persen di kuartal I Tahun 2023 menjadi 1,24 persen di kuartal I Tahun 2024, serta beban operasional pendapatan operasional (BOPO) yang turut mengalami penurunan menjadi 62,74 persen dari 65,27 persen yoy.

Tidak hanya itu saja, Damar pun menyampaikan bahwa Pegadaian senantiasa berusaha untuk selalu hadir di tengah masyarakat dengan tidak henti memberikan literasi terkait investasi, sebut saja produk Cicil Emas dan Tabungan Emas Pegadaian yang tahan inflasi.

“Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan produktif, namun pinjaman konsumtif seperti fitur baru Pembiayaan WIsata Religi, Multiguna Wisata hingga pembiayaan kendaraan listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh Sahabat Pegadaian,” ujar Damar.

Continue Reading

Breaking News

Tingkatkan Kesadaran Pajak, Kanwil DJP Jaksel II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.Kanwil DJP Jaksel II

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan (Jaksel) II Neilmaldrin Noor bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Institute of Business Law and Management (IBLAM) Gunawan Nachrawi meresmikan tax center yang dilaksanakan di Kampus Utama STIH IBLAM, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (24/04). Dimana, peresmian tersebut dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Tax Center STIH IBLAM antar kedua belah pihak.

Kepala Kanwil DJP Jaksel II Neilmaldrin mengungkapkan, kerja sama antara Kanwil DJP Jaksel II dengan STIH IBLAM melalui tax center menerbitkan satu harapan bagi DJP khususnya Kanwil DJP Jaksel II, sehingga memiliki mitra dalam melayani masyarakat dan ikut serta mendukung negara untuk memiliki kemandirian bangsa.

“Dengan adanya tax center, harapan kami adalah Kanwil DJP Jaksel II dan STIH IBLAM secara bersama-sama dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang perpajakan,” ungkapnya dalam keterangan resmi diterima Majalah Pajak pada Kamis (25/04).

Sebagai sekolah tinggi ilmu hukum di wilayah kerja Kanwil DJP Jaksel II yang memiliki tax center, ia juga menekankan bahwa pendirian tax center tersebut memiliki peran penting bagi kedua belah pihak.

“Bukan berarti sekolah hukum ini jauh dari hal-hal yang terkait dengan perpajakan, justru sangat dekat. Karena segala ketentuan (perpajakan) berbasis hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Neilmaldrin menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja sama pembentukan tax center tersebut meliputi sosialisasi perpajakan, pemberian konsultasi perpajakan di lingkungan sivitas akademika dan masyarakat, serta pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan. Salah satunya dilaksanakan melalui program Inklusi Kesadaran Pajak.

“Dalam inklusi perpajakan itu sendiri akan ada peningkatan kesadaran (pajak), melalui kurikulum, akan disisipkan materi perpajakan. Sehingga kita dapat menyiapkan future taxpayers kita,” imbuh Neilmaldrin.

Pendirian Tax Center STIH IBLAM disambut baik oleh Ketua STIH IBLAM Gunawan Nachrawi. Pihaknya memberikan apresiasi positif dengan dibukanya tax center dan mengatakan bahwa setiap kegiatan (tax center) tidak lepas dari tiga unsur, yaitu unsur pendidikan dan pengajaran, unsur pengabdian masyarakat, dan unsur penelitian, atau Tri Dharma Perguruan Tinggi

“Tax Center STIH IBLAM ikut serta memperluas penyebaran informasi perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran (pajak) bagi masyarakat di sekitar kampus. Ini berkaitan dengan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjelaskan bahwa kerja sama pembentukan Tax Center STIH IBLAM diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi DJP maupun STIH IBLAM, khususnya kepada bangsa dan negara ini.

“Semoga dibukanya tax center ini tidak hanya bisa menguntungkan STIH IBLAM, tapi juga harapan-harapan yang diinginkan oleh DJP khususnya Kanwil DJP Jaksel II dapat terlaksana,” jelas Gunawan.

Sebagai bagian dari lingkup kerja sama antara DJP dengan Tax Center, kegiatan peresmian dilanjutkan dengan seminar perpajakan bagi para civitas akademica, khususnya mahasiswa STIH IBLAM.

Pada kesempatan tersebut, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jaksel II Imam Lafendi memaparkan materi terkait Reformasi Perpajakan, khususnya mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Selain itu, Kanwil DJP Jaksel II juga menghadirkan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak Aditya Agung sebagai narasumber dalam seminar perpajakan mengenai Pengadilan Pajak.

Continue Reading

Breaking News

Jaga Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia dan BUMN Brunei Darussalam Jalin Kerja Sama

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan regional ASEAN, PT Pupuk Indonesia (Persero) berinisiatif untuk menjajaki pengembangan urea dan amonia bersama Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI) yaitu BUMN dari negara Brunei Darussalam.

Kedua BUMN dari masing-masing negara tersebut sepakat untuk menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) tentang pengembangan urea dan ammonia yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Chief Executive Officer BFI Sdn Bhd Harri Kiiski di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan, Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama pengembangan urea dan amonia dengan Brunei Fertilizer Industries, selaku BUMN pupuk Brunei Darussalam. Kerja sama ini sejalan dengan mandat yang diterima Pupuk Indonesia sebagai pemimpin penopang ketahanan pangan nasional.

“Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia dengan inovasi dan kinerja terbaik terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan mendorong transformasi hijau industri pupuk dan petrokimia Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/04).

Selain itu, kerja sama tersebut akan terus diperluas dengan melibatkan produsen pupuk dari negara-negara ASEAN lainnya untuk mendorong ketahanan pangan di tingkat regional.

Ia menambahkan, inti kerja sama ini mencakup kesepakatan kedua belah pihak untuk menjajaki sinergi dalam pemasaran, layanan operasional dan pemeliharaan, kolaborasi proyek pengembangan pabrik, serta pengadaan peralatan penting dan suku cadang darurat.

“Selain itu, kedua perusahaan pelat merah dari dua negara bertetangga itu akan berbagi pembelajaran mengenai aspek-aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (health, safety, security, and environment atau HSSE), serta kolaborasi dalam berbagi pengetahuan dan pelatihan,” tambahnya.

Lebih lanjut Rahmad menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan upaya bersama antara BFI dan Pupuk Indonesia sebagai langkah awal untuk membangun ekosistem yang saling membangun dalam industri pupuk di ASEAN, dimulai dari Indonesia dan Brunei. Ke depan, banyak area untuk komitmen dan kerjasama dengan BFI dan produsen pupuk lainnya di ASEAN.

“Pupuk Indonesia melihat kerja sama ini akan memperkuat hubungan regional, utamanya di wilayah ASEAN. Kami sebagai produsen pupuk di regional ASEAN bersama-sama ingin memastikan tidak adanya interupsi proses dalam kegiatan kami, karena ketersediaan pupuk terkait langsung dengan ketahanan pangan. Dalam hal ini tentu juga menyangkut ketahanan pangan regional,” imbuhnya.

Setelah proses penandatanganan, Pupuk Indonesia dan BFI akan membentuk tim bersama yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak. Anak perusahaan juga dapat terlibat dalam implementasi lebih lanjut berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani.

Sementara itu, Chief Executive Officer BFI Harri Kiiski menyambut baik kerja sama pengembangan urea dan amonia bersama Pupuk Indonesia.

“Tidak hanya sebagai hubungan antar-perusahaan, namun sebagai hubungan antar-negara di tingkat regional ASEAN. Kami meyakini kerja sama ini adalah workable partnership yang akan memberikan benefit untuk semua pihak, baik BFI maupun Pupuk Indonesia,” ujarnya.

Continue Reading

Populer